Mengenal Lebih Dekat: Ketidaksetaraan Sosial di Indonesia

Indonesia, negara kepulauan berpenduduk terpadat keempat di dunia, tengah menghadapi persoalan ketidaksetaraan sosial. "Ketidaksetaraan ini tak hanya tampak dari sisi ekonomi, tetapi juga pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap infrastruktur," jelas Dr. Suprayogo, peneliti senior LIPI. Ketidaksetaraan ini tentunya merupakan tantangan besar bagi Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Selanjutnya, Mengurai Isu Kebijakan Publik dalam Penanganan Ketidaksetaraan Sosial

Ketidaksetaraan sosial, bagaimanapun, bukanlah suatu konsekuensi natural dari pembangunan. Ini adalah hasil dari kebijakan publik dan praktik yang tidak memadai. Dalam konteks Indonesia, ada beberapa isu kebijakan yang harus diurai untuk menangani ketidaksetaraan sosial.

Pertama, ada persoalan distribusi sumber daya. Seperti dikatakan oleh Prof. Jomo Sundaram, pakar ekonomi pembangunan dari Malaysia, "Indonesia perlu mengevaluasi ulang kebijakan-kebijakannya dalam hal redistribusi sumber daya, terutama kepada masyarakat miskin dan rentan." Selain itu, pembangunan infrastruktur yang merata juga menjadi perhatian. Karena, jika tidak, maka daerah-daerah perbatasan dan terpencil akan semakin tertinggal.

Kedua, ada isu pendidikan dan akses terhadap layanan kesehatan. Data dari BPS menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan masih sangat terkait dengan tingkat pendapatan. "Upaya peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat perlu menjadi prioritas," tutur Dr. Suprayogo.

Ketiga, perlu ada upaya serius dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan yang pro-poor. Artinya, kebijakan yang mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan. "Tidak ada gunanya pertumbuhan ekonomi jika tidak merasakan manfaatnya," ujar Prof. Jomo.

Akhirnya, peran serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik juga sangat penting. Karena, mereka adalah yang paling tahu apa yang mereka butuhkan. Sebagai contoh, program pemberdayaan masyarakat dapat menjadi solusi yang efektif.

Menurut Prof. Jomo, "Kebijakan publik harus selalu melibatkan masyarakat dalam proses perumusannya. Mereka harus memiliki suara dalam menentukan masa depan mereka sendiri."

Singkatnya, upaya penanganan ketidaksetaraan sosial di Indonesia membutuhkan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai sektor, dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Ini merupakan suatu tugas yang tidak mudah, tetapi dengan komitmen dan kerja keras, kita pasti bisa mencapainya.